PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950, RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem
parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia
dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar
Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan
konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri
(kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab
kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah
mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem
multi partai.
Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya rakyat
Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demoktasi Liberal tidak cocok dan
tidak sesuai dengan pancasila. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan
dekrit mengenai pembubaranKonstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta
tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan kedaan
ketatanegaraan Indonesia.
bagaimana perkembangan politik bangsa indonesia pada masa demokrasi liberal? mari perhatikan ulasan berikut ya akhi ya ukhti ^^
1. KONDISI SOSIAL BUDAYA PADA MASA KABINET
NATSIR
KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret
1951) Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir
(Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang
dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen
tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini
merupakan kabinet dimana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri
Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro
Djojohadikoesoemo, sehingga kabinet ini merupakan Zaken Kabinet.
a. Program
- program dari Kabinet Natsir, di antaranya meliputi :
- Mempersiapkan
dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
- Mencapai
konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk
peralatan negara yang kuat dan daulat.
- Menggiatkan
usaha keamanan dan ketentraman
- Menyempurnakan
organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan
gerilya dalam masyarakat.
- Memperjuangkan
penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
- Mengembangkan
dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan
ekonomi nasional yang sehat.
- Membantu
pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha
meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat
b. Keberhasilan
yang pernah dicapai Kabinet Natsir :
- Di bidang
ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi
nasional
- Indonesia
masuk PBB
- Berlangsung
perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai
masalah Irian Barat.
c. Kendala/
Masalah yang dihadapi :
- Pada
penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi
bentuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
- Upaya
memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu
(kegagalan).
- Timbul masalah
keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh
wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan
APRA, Gerakan RMS.
d. Berakhirnya
kekuasaan kabinet Natsir :
Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan
kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi
tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD
dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD
terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga
Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2. Apa sajakah dampak dari perjanjian MSA pada
Kabinet Sukiman?
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara
Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle
Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika
kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA
terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan
memperhatiakan kepentingan Amerika.
- Keuntungan
o
Pembuatan kebijakan
dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif
o
Garis tanggung jawab
dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijkan jelas
o
Adanya pengawasan yang
kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan
o
Indonesia mendapat
bantuan ekonomi dan militer
- Akibat
- Dalam
perjanjian itu juga tercantum sebuah poin yang membatasi kebebasan
politik luar negeri pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kebijakan politik
luar negeri pemerintahan Indonesia harus memperhatikan kepentingan luar
negeri pemerintah Amerika Serikat.
- Tindakan
Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia
yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah
memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
- Muncul
pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka
menarik dukungannya pada kabinet tersebut.
- DPR
akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan
mandatnya kepada presiden.
- Ahmad
Soebardjo selaku Menteri Luar Negeri mengundurkan diri
- Sukiman
menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952
3. Analisis
Peristiwa Tanjung Morawa pada masa Kabinet Wilopo
- Latar
belakang
Peristiwa Tanjung Morawa terjadi disebabkan pula oleh adanya ketidakpuasan
petani yang hendak dipindahkan ketempat yang lain oleh pemerintah dalam hal ini
oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim, karena proses dan hasil yang
diperoleh sangat jauh berbeda dengan tanah yang telah mereka tempati
sebelumnya. Akibatnya ketidakpuasan ini mengarah pada aksi demonstrasi untuk
menggagalkan pentraktoran. Peristiwa Tanjung Morawa mendapat reaksi baik dari
pemerintah pusat, pihak oposisi, maupun masyarakat. Karena peristiwa itulah
golongan yang anti kabinet, termasuk tokoh-tokoh penganjur persatuan dari PNI,
mencela tindakan pemerintah. Akibatnya Sidik Kertapati dari SAKTI (Sarekat Tani
Indonesia) yang berhaluan kiri mengajukan mosi tidak percaya kepada cabinet dan
sebelum mosi diputuskan, kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden
Soekarno pada tanggal 2 Juni 1953.
- Kronologi
Peristiwa
Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk
mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa
Perdamaian,Tanjung Morawa. Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati
oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina.
Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dengan memberi ganti rugi dan
menyediakan lahan pertanian, dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia
(BTI), organisasi massa PKI. Oleh karena cara musyawarah gagal, maka pada
tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan
dikawal oleh sepasukan polisi. Untuk menggagalkan usaha pentraktoran, BTI
mengerahkan massa yang sudah mereka pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar
Tanjung Morawa. Mereka bertindak brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan
ke atas, tetapi tidak dihiraukan, bahkan mereka berusaha merebut senjata
polisi. Dalam suasana kacau, jatuh korban meninggal dan luka-luka.
4. Pada masa Kabinet
Sastroamijoyo terjadi koalisi antara PNI dan NU dan Masyumi menjadi oposisi.
Apa sajakah dampaknya pada kondisi politik
di Indonesia
- Dipimpin
Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
- Program
:
1. Meningkatkan
keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan
Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan
politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian
Pertikaian politik
- Hasil
:
· Persiapan
Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29
September 1955.
· Menyelenggarakan
Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
- Kendala/
Masalah yang dihadapi
:
· Menghadapi
masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII
di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
· Terjadi peristiwa
27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh
TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang
Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh
kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo
tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya
dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun
panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun
menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
· Keadaan
ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan
gejala membahayakan.
· Memudarnya
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
· Munculnya
konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik
kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai
lainnya.
- Berakhirnya
kekuasaan kabinet :
NU menarik dukungan dan
menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
5. Pada masa Kabinet
Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 –
3 Maret 1956) terjadi pelaksanaan pemilu pertama kali. Bagaimana kondisi rakyat saat itu?
Penyelenggaraan
pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan
15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar
tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar
yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandai
berakhirnya masa tugas kabinet burhanuddin harahap, dengan ini bangsa indonesia
berharap segera dibentuk kabinet baru yang akan bertanggung jawab pada parlemen
baru.
6. Analisis Gerakan
Assaat pada masa Kabinet Sasroamidjojo
Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2,
muncul "Gerakan Assaat", suatu gerakan yang diprakarsai Mr.Assaat.
Gerakan ini menuntut pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada
pengusaha-pengusaha "asli" dan "pribumi". Mr.Assaat yang
pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan Masjumi, mendesak
pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan keterlibatan
orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia maupun asing, dari berbagai
bidang usaha yang dianggap menguntungkan. Dengan terus terang ia menyatakan
kesiapannya untuk menjalankan program-program anti Tionghoa. Menurut
pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dibiarkan
menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga menyerang orang Tionghoa sebagai golongan
yang tidak loyal kepada negara, malahan menyatakan bahwa golongan keturunan
Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai
"asli".
7. Pada masa Kabinet
Djuanda terdapat kalimat Perdana Menteri tanpa formatur. Apa maksudnya dan mengapa
muncul Deklarasi Djuanda
Setelah Kabinet
Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden
Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan
pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai
tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang
terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian
berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh
Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin
Harahap diumumkan.
terimakasih telah membaca yeyyy ^^
0 comments: